Jangan Berpolitik Tanpa Etika
By Admin
nusakini.com--Setiap orang berhak dicalonkan dan mencalonkan diri jadi calon kepala daerah atau anggota legislatif. Termasuk menjadi calon presiden. Tentu, dengan catatan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Tapi hendaknya dalam menggapai ambisi politik, setiap orang harus memperhatikan etika. Jangan sampai kemudian berpolitik tanpa etika. Memaksakan kehendak. Dan mengintimidasi orang lain yang berbeda pilihan politik.
"Silahkan orang mau jadi presiden hak setiap orang," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara Diskusi Publik dan Apel Kasatwil Tahun 2018 yang digelar di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta, Kamis (3/5).
Ia persilahkan setiap orang yang punya ambisi politik untuk mempromosikan dirinya. Ia juga mempersilahkan para pendukung mengkampanyekan 'jagoannya' dengan elegan. Tapi hormati perbedaan pilihan politik. Hargai orang yang tak sepaham. Jangan lantas melakukan intimidasi.
"Mari kita bersaing, mari mau menjadi anggota DPR, mau menjadi presiden, mau menjadi kepala daerah ikuti mekanisme secara sehat, dan bermartabat," katanya.
Intinya, kata Tjahjo, berpolitiklah dengan etika. Jangan memaksakan kehendak apalagi sampai mengintimidasi orang atau kelompok yang tak sepaham. Bersaing dengan sehat dan dewasa.
"Kalau kita berpolitik itu harus punya etika. Kita boleh berbeda pendapat pilihan, tapi harus punya etika harus punya sopan santun, silahkan mau berbeda pendapat, mau mengkritik seseorang itu sah-sah saja tapi jangan menghina, jangan menghasut memfitnah, kita punya harga diri punya kehormatan apalagi memaksakan kehendak harus mengikuti yang menjadi pilihannya, yang menjadi sikap politiknya," tutur Tjahjo.
Kejadian dalam acara Car Free Day kemarin, lanjut Tjahjo jangan sampai terjadi lagi. Ini harus jadi pelajaran berharga, bahwa menghargai perbedaan politik ini sangat penting. Sehingga cara demokrasi yang diperagakan benar-benar demokrasi yang dewasa.
"Saya kira kejadian kemarin kejadian yang memalukan sekali. Kita ini budaya timur, kemarin bukan budaya politik kita," katanya.
Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan hendaknya acara Car Free Day benar-benar dimanfaatkan sesuai yang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur Car Free Day. Jangan kemudian ada yang menyalahgunakan.
"Kami memang mengharapkan Car Free Day itu dilaksanakan sesuai dengan Pergub, itulah tujuan dari Car Free Day ada. Meskipun adanya usaha orang untuk kampanye politik kita harus melihat itu adalah bagian dari ekspresi," kata Abhan.
Setiap orang lanjut Abhan, punya hak mengekspresikan sikap politik. Tapi jangan sampai dalam mengekspresikan sikap politiknya itu kemudian ada hak orang lain yang dilanggar. Perbedaan politik harus dihormati. Jangan kemudian jadi masalah.
"Tapi bagian untuk mengeluarkan ekspresi tersebut ingat bahwa kita juga harus mengingatkan orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Itu yang kami tekankan kepada setiap orang, kepada setiap calon terutama capres tersebut belum ada, sehingga proses pertempuran juga belum ada," tutur Abhan.
Bawaslu kata Abdan sebagai badan pengawas pemilihan punya peran untuk memastikan proses kontestasi politik berjalan dengan sportif. Tidak ada intimidasi dan pemaksaan kehendak. Masyarakat juga harus dididik agar biasa menghormati setiap perbedaan.
"Kita punya peran semua untuk menjaga politik supaya suportifnya meningkat dan juga kita meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan haknya dalam ekspresinya dengan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain," katanya.(p/ab)